Rapat Paripurna Ke- 4 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2022 – 2023 Jawaban Pemerintah Daerah.

Nunukan- Rapat Paripurna Ke- 4 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2022 – 2023 Jawaban Pemerintah Daerah Atas Pandangan Umum Anggota DPRD Melalui Fraksi Fraksi Terhadap Kota Pengantar Bupati Nunukan. Atas Rancangan PERDA APBD Tahun 2022 – 2023.

Jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten lewat fraksi – fraksi terhadap pengantar Nota
Keuangan Rancangan anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Kabupaten Nunukan 03 November. (Selasa 01/11/2022.)

Acara dilaksanakan diruang paripurna
dan dihadiri” Ketua DPRD dan Wakil Ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Nunukan.
unsur forum kordinasi pimpinan daerah, para asisten, kepala badan/ kepala dinas/ Staf ahli kepala kantor/ kepala bagian/Serta camat dilingkungan pemerintah Daerah kabupaten nunukan.Pejabat Vertikeal TNI/POLRI kepala Istansi kepala BUMN/BUMD DAN Ketua KPU kabupaten Nunukan.
Tokoh agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh pemuda, Organisasi wanita, Para pimpinan , Isan Pers

Terhadap pemandangan umum dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nunukan lewat fraksi fraksi terhadap pengantar Nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten nunukan tahun anggaran 2023.

Wakil Bupati Nunukan H.Hanafiah dalam rapat sidang paripurna, menyampaikan” jawaban pemerintah daerah dalam kerangka sinergi dan penyelarasan alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah.

Pemerintah daerah dituntut untuk fokus dalam pencapaian target pelayanan bagi Publik, perangkat daerah dalam menganggarkan program kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah dan berorentasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar publik, pemenuhan belanja mandatory spending dan pemenuhan target standar pelayanan minimal dan pencapaian sasaran pembangunan tampa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Dengan pemandangan umum dewan perwakilan rakyat daerah lewat fraksi fraksi terhadap nota keuangan rancangan APBD tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan, maka pemerintah daerah mengucapkan terima kasih.apresiasi yang disampaikan kepada fraksi Partai Hanura atas pandangan umum atas terhadap pengantar penyampaian nota keuangan rancangan anggaran pendapatan anggaran 2023. dan disampaikan Antara lain dan beberapa hal yang perlu.

1. Pada perinsifnya pemerintah daerah terus dalam meningkatkan target, dan berkomitmen pendapatan asli daerah dari segala sektor secara umum terjadi peningkatan target PAD baik dari sektor pajak daerah maupun retribusi daerah dari 11 jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
2. Hiba bantuan pemerintah daerah
   Tetap memperhatikan serta kreteria pemberian paling sedikit peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, berifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali badan lembaga yang ditetapkan pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang undangan keuangan daerah setelah memproritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan.
3. Pemerintah daerah tetap fokus pada sasaran prioritas pembangunan yang dilakukan melalui arah mengacu pada sinkronisasi tema pembangunan pusat, provinsi kebijakan dengan kabupaten khususnya terkait dengan standar pelayanan minimal (pendidikan dan kesehatan) serta infrastruktur yang mendukung pembangunan sektor pertanian sehingga dapat mendorong tambah nilai komoditi pertanian yang dapat berdaya saing secara kompetitif dan kolaboratif sehingga dapat mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah terus pada
Perinsifnya terus berkomitmen dalam meningkatkan target pendapatan daerah ( pad ). Pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah untuk terus meningkatkan

pendapatan asli daerah ( PAD ) dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah melalui sosialisasi sampai ketingkat desa, pemasangan benner. Pada tempat usaha khususnya restoran, hiburan dan hotel yang berada dipulau nunukan, sebatik bahkan sampai

Pemerintah daerah telah melakukan beberapa langkah untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah melalui sosialisasi sampai ke tingkat desa, pemasangan benner pada tempat-tempat usaha khususnya restoran, hiburan dan hotel yang berada di pulau nunukan, sebatik, bahkan sampai ke kecamatan krayan, selain itu juga telah di lakukan pemasangan alat rekam pajak pada beberapa obyek pajak yang ada.
diantaranya” beberapa hal yang perlu disampaikan.

1. Pemerintah daerah melalui mekanisme pemulihan ekonomi dan penanganan dampak inflasi telah melakukan sinergitas dan sinkronisasi program strategis daerah dalam bagian protokol dan komunikasi pimpinan 9

Rangka mengantisifikasi inflasi yang terjadi di daerah melalui
Program-program yang menyentuh kepada masyarakat diantaranya
Faktor perdagangan terkait operasi pasar,penambahan subsidi ongkos angkut (SOA) barang baik udara maupun sungai, disentral pertanian dan perikanan yaitu penguatan
Kepada petani,nelayan tangkap,dan
Pembudidaya berupa bantuan sapras, bantuan sosial dan bantuan bagi pelaku UMKM dalam
Abpd pada tahun berjalan ini. Pemerintah daerah terus berupaya untuk mendorong penangan inflasi terutama sektor produktif masyarakat yakni pertanian,
Perikanan dan UMKM.

2. Pemerintah terus mendorong pembinaan bagi
   Pelaku UMKM berupa pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompeten pelaku usaha sehingga dapat bersaing dengan pelaku usaha
   lain. Kolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terus dilakukan sehingga industri /usaha ekonomi kreatif dapat terus berkembang dan menjadi penopang ekonomi daerah.
3. Sebaran kegiatan dan pemerataan kecamatan
   Manfaat serta mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing masing wilayah, bukankah bahwa adil tidak harus sama.Pembangunan di seluruh tetap memperhatikan asas keadilan dengan tetap memastikan bahwa progam yang memiliki
4. Belanja tidak untuk terduga
   Keadaan peruntukkannya pengeluaran digunakan darurat termasuk keperluan mendesak yang
   Tidak dapat diprediksi sebelumnya, keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
   biasa.

Selanjutnya keperluan mendesak
dengan karakteristik masing masing
Pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan perundang undangan, seperti tahun 2022 ini penggunaan terbintya permendagri tentang penggunaan BTT untuk penanganan inflasi daerah.

untuk penanganan inflasi daerah dengan ketiga, jawaban Pemerintah
daerah atas Pemandangan umum melalui fraksi partai keadilan sejahtera atas pandangan umum
pengantar apresiasi disampaikan kepada fraksi partai keadilan penyampaian Nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten nunukan tahun anggaran 2023 terima kasih atas masukan.

Reporter Syarif BM