Rapat Paripurna ke-12, Pandangan Umum DPRD Lewat Fraksi Terhadap Nota Penghantar Bupati Nunukan Atas Perda Perubahan APBD kabupaten Nunukan Tahun 2022. | Buser Metropolis News
Nunukan – Gelar acara dihadiri antara lain” Ketua DPRD beserta anggota DPRD kabupaten Nunukan, Sekertaris DPRD, Sekertaris Daerah, para staf Ahli Forum komunikasi pimpinan daerah, kepala dinas kepala Badan,kepala kantor dan kepala bagian di lingkungan pemerintahan , kepala kantor Instansi Vertikal Kabupaten Nunukan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat .
Pandangan umum fraksi Gerakan Karya Pembangunan, terhadap pengantar Nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja perubahan daerah Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2022. senin 15/08/2022.
Pandangan umum fraksi Gerakan Karya pembangunan, Wilson Ketua Komisi II DPRD kabupaten Nunukan menyampaikan” terhadap Nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Nunukan tahun anggaran 2022.
Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan rencangan keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh perwakilan rakyat daerah. APBD ditetapkan oleh peraturan daerah tahun anggaran APBD meliputi mas satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31Desember.
Sedangkan perubahan APBD berdasarkan peraturan daerah Nomor : 12 tahun 2021 merupakan perubahan anggaran belanja daerah apa bila terjadi tidak sesuai Asumsi kebijakan umum serta kejadian lainnya pada APBD tahun berjalan.
satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bersama bahwa dalam perjalanan penyelengaraan pemerintahan pembangunan kemasyarakatan yang
merupakan kewajiban pemerintah Kabupaten Nunukan bersama DPRD Nunukan adalah bahwa kondisi APBD mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kewajiban tersebut.
Sesungguhnya DPRD kabupaten Nunukan sangat menyadari bahwa pemerintah kabupaten Nunukan selaku eksekutor sudah cukup berupaya memaksimal dalam mengatur dan mengelola APBD tersebut, namun DPRD kabupaten Nunukan sebagai dan sebagian dari pemerintah ini juga mempunyai kewajiban untuk memberikan saran rekomendasi dan sekaligus terhadap
Pengawasan penyelenggaraannya.
Pemerintah merupakan bagi kegiatan
menjadi kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan di suatu daerah berbicara dalam penyelengaraan kegiatan ini tentu tidak lepas bagai mana kondisi internal dalam struktur pemerintahan itu sendiri.
terkait dengan perubahan anggaran tahun 2022 ini, fraksi kami berproyeksi pada substansi dasarnya yaitu” penyesuaian dana transfer serta penyesuaian kebutuhan lainnya yang bersifat wajib mengikat dan mendesak sehingga terjadinya penyesuaian belanja pada OPD terkait pembangunan tahun 2022 bisa terlisasi.
selain itu pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan belanja yang menjadi prioritas daerah dengan pertimbangan waktu yang efektif yang sangat singkat kurang lebih tiga bulan saja sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor sektor yang menjadi unggulan daerah.
Fraksi Gerakan Karya pembangunan akan terus mendukung pemerintah daerah jika tetap mengedepankan skala prioritas pada setiap program kerjanya dan tidak melakukan resionisasi anggaran pada sektor krusial sektor yang bersentuhan langsung pada masyarakat seperti sektor kesehatan, pendidikan, pelayanan publik. pada sektor pertanian pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan aktifitas ekonomi di daerah pemerintah daerah pasti memahami struktur ekonomi daerah giografi dan sosial kondisi masyarakatnya. di samping itu kebijakan APBD dapat di senergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah kabupaten Nunukan.
di samping itu pula masyarakat pelaku dan usaha UMKM juga mempunyai peranan yang sangat setretegis kabupaten dalam mempercepat pemulihan ekonomi di kabupaten Nunukan, Serta harapan dari fraksi Gerakan Karya berharap” agar proses pembahasan rancangan APBD perubahan tahun 2022 ini benar benar di maksimal agar benar benar mengahasilkan APBD yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah daerah kabupaten Nunukan sehingga mampukah memenuhi kebutuhan masyarakat kabupaten Nunukan”. Ungkap” Wilson Ketua Komisi II DPRD kabupaten Nunukan.
Reporter Syarif BM