Pembahasan Anggaran OPD Melalui Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan | Buser Metropolis News
Nunukan – Hamsing Komisi III DPRD
Kabupaten Nunukan, saat ditemui Buser metropolis News. Hamsing menjelaskan” Rapat RDP dengan beberapa OPD terkait antara lain” Dinas PU dan penata ruang, Dinas perumahan rakyat dan kawasan dan pemukiman serta pertanahan, Dinas Kesehatan RSUD,
Dinas lingkungan hidup, transmigrasi dan tenaga kerja. selasa 02/08/2022.
Komisi III DPRD sudah memangil Dina PU dan dihadiri juga dinas Kesra
kemudian sebentar lagi dilakukan rapat bersama dinas Rumah sakit
Untuk dinas PU Maslah PUPR masih belum dilakukan pembahasan karena
Kadis PU beserta kabidnya tidak bisa hadir dikarenakan ada undangan lain
dan itu sangat penting masalah Asestensi Anggaran PUPR pusat, dan ada juga undangan di BNPP semuanya berkaitan dengan masalah anggaran. jadi kami agendakan ulang
Hamsing menambahkan” dari hasil monitoring dilapangkan dan juga disampaikan oleh ketua DPRD kabupaten Nunukan, jika merencanakan sesuatu harus betul betul matang dan di titik beratkan di PU terutama pengawasannya betul betul berjalan dikarenakan dari hasil monitoring banyak ditemukan perencanaan yang tidak bagus, seharusnya yang dipake harus berkompeten dan ini informasi yang disampaikan oleh ketua DPRD kabupaten Nunukan kemudian pengawas yang betul betul bekerja dengan baik.
agar tidak membasir anggaran tiap tahun Kita menganggarkan pembangunan pembangunan yang tidak maksimal.kemudian kami juga sudah menyampaikan dengan dinas PERKIN untuk memaksimalkan anggaran yang ada.
Hamsing dari komisi III menambahkan” tadi kami sudah membahas beberapa anggaran ternyata 2 PPS itu yang kita terima tidak sesuai dengan anggaran yang kita terima sesuai dengan anggaran dinas yang terkait. dinas PU PERKIN nya berbeda jadi itu kita minta paparan kembali, itu juga sementara masih Asestensi anggaran jadi masih ada perubahan anggaran.agar secepatnya 2 PPS yang kami sudah terima itu cepat diserahkan agar cepat di di abdet hasil terbaru, karena anggarannya berbeda dengan anggaran yang mereka jelaskan dan itu juga kami bingung.
Contohnya” dengan anggaran 40,500 Miliar akan tetapi di PPS berbeda dengan anggaran 40.800 Miliar artinya berbeda sedikit saja sangat berpengaruh, termasuk juga PERKIN
berbeda anggaran lebih 10.900 Miliar
sedang penjelasanya 12 Miliar lebih itu sudah jauh berbeda jangan sampai berpengaruh anggaran yang kita bahas di SKPD.
Saran Hamseng dengan tegas” dari komisi III dengan OPD yang sudah kita laksanakan pembahasan tadi, tolong anggaran yang kita titip di dinas tersebut pagu anggaran yang sudah ada itu harus di maksimalkan untuk kepentingan masyarakat.
karena kami tidak mau ada anggaran yang tidak sesuai prioritas, terutama sangat melanggar konstitusi kita dan melanggar untuk membangun kabupaten Nunukan dan apabila ada anggaran untuk fisik apa yang disampaikan oleh ketua DPRD dan saya secara pribadi tolong perencanaan itu harus bagus dan berkompoten dan jangan asal tunjuk yang tidak berkompoten.
Reporter Syarif BM