Pembahasan Anggaran OPD Melalui Komisi ( 1 ) DPRD Kabupaten Nunukan. | Buser metropolis News.
Nunukan -Melalui Rapat Pembahasan OPD yang di bahas diruang Ambalat 1 dan dihadiri masing-masing OPD antara lain”
Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Nunukan, dinas Badan kesbang dan politik, dinas kependudukan dan catatan sipil, dinas perhubungan.
Senin 1/08/2022.
Pak Gat dari komisi satu ( 1 ) DPRD kabupaten Nunukan, menyampaikan” saat ditemui di ruangannya menjelaskan” bahwa yang menjadi sorotan dari DPRD komisi ( 1 ) adalah permasalahan sekolah yang ada di wilayah tiga kabupaten Nunukan Maslah banjir, dan perbedaan siswa yang ada di SD 004 dan SD 007, kemudian sekolah yang berada di daerah Sebuku dan Sembakung apa bila terjadi banjir maka dipertanyakan solusinya, apakah harus dibangunkan jembatan, atau bagaimana sekolahnya harus ditingkatkan dan peningkatan kapasitas kualitas Guru terkait dengan paradigma Guru ( merdeka belajar ).
paradigma belajar ini adalah” Guru fasilitator yang mendorong bagaimana siswa tersebut bisa berkembang. dulu mensednya adalahparadigmanya Guru adalah dari Pusat segala galanya tapi sekarang tidak inilah yang menjadi perhatian kita, agar itu dibenahi termasuk soal kurikulum muatan lokal namun wujudnya tidak sampai jadi hingga sampai saat ini. kemudian juga saya sudah sampaikan kepada kepala Diknas Ahmmad .S.IP. kabupaten Nunukan
seharusnya tau apa yang harus dibenahi
beda yang dulunya pak Joni” beliau tidak tahu apa yang harus dilakukan bukan dikarenakan latar pendidikan.Ungkap Pak Gat selaku ketua Komisi ( 1 )
Pak Gat menambahkan lagi” maka dari itu komisi satu ( 1 ) DPRD menginginkan perbaikan perbaikan termasuk dengan dinas Kesbangpol kita minta meningkatkan kotak pelayanan dalam hal hal politik, apa lagi sekarang
tahun politik persiapan sudah dimulai dalam tahun 2023 dengan 2024 ini masuk agenda politik. mengenai masalah Kesbangpol jumlah pegawainya cuman 20 orang yang ada antara 15 pegawai negeri dan 5 pegawai honor, Termasuk dinas pendidikan banyak masih terkendala dengan masalah anggaran.
Terutama Perbatasan” mengenai infrastruktur jalan yang ada di libang daerah Kecamatan Krayan, kini menjadi permasalahan transportasi darat yang belum tuntas, kini menjadi maslah transfortasi setidaknya dinas yang bersangkutan kami minta dorongan secara Tehknis melakukan kordinasi kepada bidang bidang tertentu terkait kepada pihak dan bertanggung jawab dalam permasalahan tersebut. agar barang tersebut ada manfaatnya jangan sampai menjadi monumen dialogis.
Dinas Capil” walaupun mereka belum ada respon dari mereka akan tetapi kami menyoroti soal minimnya anggaran di Dinas Capil anggaran yang dimiliki Capil hanya 6 Miliar, dan 4 Miliar digunakan untuk gaji dan operasional kantor dan 1 Miliarnya untuk yang lain lain. Komisi satu ( 1 ) akan berusaha mendesak pemerintah
paling tidak alat perekam harus ada di kecamatan wilayah 3 Krayan datang ke Nunukan menggunakan transportasi melalui pesawat Rp. 1 juta dan Rp. 2 juta hanya mengurus KTP, maka dari itu kami meminta agar alat Cetak di berikan 1 atau 2 di pasilitasi di daerah Krayan begitu juga dengan sebatik disediakan minimal 1 mesin Cetak KTP agar tidak susah harus berangkat lagi ke Nunukan dan wilayah sebatik tidak kurang harus membuang ongkos transfortasi Rp. 500.000_lagi.
kemudian ini menyangkut pelayanan publik kalau Pemda sudah tidak peduli apa lagi yang lain”
mengenai IPM terkait dengan Inisiator yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, kalau sektor ini tidak bekerja keras untuk mengejar target dengan menaikkan 5 digid mungkin tidak, diharapkan anak yang memiliki pendidikan
yang sama dan seterusnya. tetapi kalau tidak ada upaya pemerintah bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas Guru sudah pasti tidak jalan.
berhubung dengan mereka di bidang kordinasi dan fasilitasi bukan bukan teknis
jadi fungsi-fungsi itu tadi perlu di tingkatkan,” Ungkap Pak Gat Ketua dari Komisi ( 1 ) DPRD kabupaten Nunukan.
Reporter Syarif BM