Tanggapan Fraksi Komisi III ( DPRD ) Fraksi Partai Demokrat Terhadap Nota RAPBD 2023 |Buser metropolis News
Nunukan Darmawansyah. S.sos dari komisi III
(DPRD) kabupaten Nunukan, menyampaikan tanggapan lewat fraksi Partai Demokrat.
Menanggapi Nota pengantar RAPBD
bupati Nunukan tahun 2023 fraksi partai Demokrat memberikan empat
rekomendasi terhadap nota pengantar keuangan.Selasa 01/11/2023.
Darmansyah S.sos. menyampaikan” sebagai juru bicara fraksi partai Demokrat, kondisi keuangan Pemkab untuk tahun depan belum mencerminkan keprihatinan eksikutif
sebagai penguna anggaran yang dimaksud masih banyak kegiatan bukan merupakan kebutuhan mendesak untuk dilaksanakan
Karena itu fraksi demokrat menyampaikan empat catatan strategis sebagai rekomendasi dari pelaksanaan RAPBD 2023.
Pertama, instruksi kementrian keuangan bahwa alokasi dana intensif daerah digunakan untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah serta mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi daerah.
kami fraksi demokrat menyampaikan hal ini dan menjadi perhatian bersama, sebagai contoh kenaikan BBM subsidi menyebabkan laju inflasi yang tentunya semakin menyulitkan masyarakat, ungkap Darmansyah.
Terkait hal ini, pemerintah daerah berkewajiban merumuskan kebijakan makro dalam rangka pemulihan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat kabupaten nunukan.
fraksai demokrat meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mendorong tumbuhnya sentra ekonomi UMKM atau ekonomi kreatif.
Menurut pengamatan fraksi ini, pemerintah daerah belum serius mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, padahal jika melakukan hal ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten nunukan.
dapat kita lihat target pemerintah daerah tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan dibandingkan tahun Anggaran sebelumnya,” ungkapnya.
Ketiga, fraksi demokrat meminta agar sebaran kegiatan dan pemerataan pembangunan daerah di seluruh kecamatan memperhatikan asas keadilan. keempat, fraksi Demokrat meminta penjelasan lebih rinci mengenai rencana alokasi dan peruntukan terhadap belanja tak terduga dalam nota keuangan RAPBD 2023.
Kami fraksi Partai Demokrat menyarankan agar pemerintah daerah tetap fokus pada pemulihan ekonomi terutama pelaku usaha kecil dan senantiasa memperhatikan catatan LHP BPK, jangan sampai ada realisasi belanja tak terduga tidak sesuai dengan peruntukannya maupun prioritas dan kebutuhan di lapangan. Ungkap darmansyah dengan tegas.
Reporter Syarif BM